Lampung–Jawa Tengah Bangun Konektivitas  Rantai Pasok, Dorong Ekonomi Domestik Lewat  Skema B2B

Lampung–Jawa Tengah Bangun Konektivitas Rantai Pasok, Dorong Ekonomi Domestik Lewat Skema B2B

Malam Ramah Tamah dan Penandatanganan Kerja Sama Antarprovinsi, di Mahan Agung,

Selasa (6/1/2026).

Penguatan rantai pasok domestik dan kolaborasi dunia usaha menjadi fokus utama kerja sama antara

Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut tercermin dalam capaian

transaksi kerja sama senilai Rp 833 miliar yang dibukukan dalam rangkaian Malam Ramah Tamah dan

Penandatanganan Kerja Sama Antarprovinsi, di Mahan Agung, Selasa (6/1/2026).

Capaian tersebut menegaskan bahwa kerja sama antardaerah tidak lagi sebatas nota kesepahaman,

melainkan telah bergerak pada level implementasi nyata melalui skema Business to Business (B2B) yang

melibatkan BUMD dan pelaku usaha dari kedua provinsi.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menilai, besarnya nilai transaksi menunjukkan adanya

kebutuhan dan keterkaitan ekonomi yang saling menguatkan antara Jawa dan Sumatera. Lampung, kata

dia, memiliki peran strategis sebagai penyedia bahan baku dan komoditas unggulan, sementara Jawa

Tengah kuat dalam pengolahan industri dan manufaktur.

“Kerja sama ini membuktikan bahwa Lampung dan Jawa Tengah saling membutuhkan. Rantai

pasoknya jelas, hulunya ada di Lampung dan penguat industrinya di Jawa Tengah,” ujar Gubernur

Mirza.

Menurutnya, fondasi sosial dan budaya yang kuat antara kedua daerah turut mempermudah kolaborasi

ekonomi. Ikatan historis melalui transmigrasi dan akulturasi budaya yang telah berlangsung lama menjadi

modal penting dalam membangun kepercayaan antarwilayah.

“Sekitar 57 persen penduduk Lampung bersuku Jawa, mayoritas dari Jawa Tengah. Ini bukan sekadar data,

tetapi realitas sosial yang memperkuat kerja sama lintas sektor,” katanya.

Gubernur Mirza juga mengapresiasi keberhasilan Jawa Tengah dalam membangun iklim investasi yang

kondusif. Ia menyebut provinsi tersebut sebagai contoh nasional dalam pengembangan kawasan industri

yang terintegrasi dengan dukungan pemerintah daerah yang kuat.