Upacara Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi Polisi Militer Tahun 2026 yang
digelar di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Jumat (13/2/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani
Djausal menghadiri Upacara Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi Polisi Militer Tahun 2026
yang digelar di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Jumat (13/2/2026).
Upacara tersebut dipimpin oleh Kepala Staf Kodam XXI/Radin Inten Brigjen TNI Andrian Susanto selaku
inspektur upacara, serta diikuti jajaran prajurit dan unsur terkait lainnya.
Dalam kesempatan itu, Marindo menyampaikan pesan Gubernur Lampung yang menegaskan dukungan
penuh Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan Operasi Gaktib dan Yustisi sebagai bagian
dari upaya memperkuat disiplin dan kepatuhan hukum di lingkungan TNI.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan aparat penegak hukum harus terus diperkuat
demi menciptakan stabilitas keamanan yang kondusif di Provinsi Lampung.
“Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh langkah-langkah penegakan ketertiban dan hukum.
Dengan kolaborasi yang solid, kita optimistis stabilitas daerah dapat terus terjaga demi mendukung
pembangunan,” ujar Marindo.
Sementara itu, Brigjen TNI Andrian Susanto menegaskan bahwa Operasi Gaktib dan Yustisi yang digelar
setiap tahun merupakan bagian dari pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan disiplin, kepatuhan
hukum, serta profesionalisme prajurit dan PNS TNI.
Ia menyampaikan bahwa tema Operasi Gaktib dan Yustisi tahun ini, “TNI Prima, Taat Hukum, Berdaulat,
Indonesia Maju”, harus menjadi pedoman seluruh prajurit dalam menjalankan tugas dan menjaga
kehormatan diri maupun institusi.
“TNI harus menjadikan tema ini sebagai komitmen dalam pelaksanaan tugas, menjaga kehormatan diri,
satuan, dan institusi,” tegasnya.
Andrian juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas prajurit dalam menghadapi
perkembangan teknologi, termasuk ancaman kejahatan siber dan penyalahgunaan media sosial yang
dapat merusak citra TNI.
