Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual pada Senin (7/7/2025) dari ruang Command Center, lantai 2 Kantor Gubernur.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, membahas tiga isu strategis, yakni: Pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
Pengendalian inflasi Percepatan pembangunan tiga juta rumah
Dalam paparannya, Mendagri Tito menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2025 (year-on-year) mencapai 4,87 persen. Capaian ini menempatkan Indonesia di posisi ke-45 dari 185 negara secara global, serta peringkat ke-4 di antara negara-negara G20. Di kawasan ASEAN, Indonesia juga berada di urutan ke-4, mengungguli negara-negara seperti Singapura dan Malaysia.
“Kita patut bersyukur dan bangga, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di angka 4,87 persen, di tengah dinamika geopolitik dunia saat ini,” ujar Tito.
Tito menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik menjadi indikator kemajuan suatu negara. Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta penurunan angka kemiskinan.
Ia juga menyoroti peran strategis pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Lampung mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47 persen (y-on-y), melampaui rata-rata nasional. Lampung berada di peringkat ke-9 dari 38 provinsi di Indonesia, dan menempati posisi tertinggi di Pulau Sumatera.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, memaparkan sembilan langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu:
Konsumsi Rumah Tangga: Pengendalian harga bahan pokok dan peningkatan kesempatan kerja
Belanja Pemerintah: Percepatan realisasi APBD dan proyek infrastruktur daerah
Investasi:Percepatan realisasi PMA dan PMDN
Peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan sesuai potensi lokalPenguatan industri manufaktur lokalP enyederhanaan izin usaha
Net Ekspor: Pencegahan ekspor dan impor ilegal
Senada dengan Bappenas, Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menekankan pentingnya pemanfaatan potensi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menegaskan bahwa BPS siap mencatat dan menyediakan data ekonomi yang akurat dan berkualitas sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan di daerah.
“Sembilan langkah konkret ini harus disesuaikan dengan karakteristik ekonomi masing-masing daerah. Dengan dukungan dari pemerintah daerah, BPS siap berkolaborasi dengan Kemendagri, Bappenas, dan seluruh pemda,” ujar Amalia.
Menutup rangkaian rapat, Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Imran, menyampaikan laporan perkembangan percepatan pembangunan tiga juta unit rumah sebagai bagian dari target pembangunan nasional.
