Pemprov Lampung Pastikan Pembangunan  Jembatan Kali Pasir, Solusi Akses Pendidikan di  Way Bungur

Pemprov Lampung Pastikan Pembangunan Jembatan Kali Pasir, Solusi Akses Pendidikan di Way Bungur

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah.

Pemerintah Provinsi Lampung memastikan pembangunan Jembatan Kali Pasir yang terletak di Sungai

Batanghari dan menghubungkan Desa Kali Pasir dengan Desa Tanjung Tirto, Kecamatan Way Bungur,

Kabupaten Lampung Timur. Pembangunan jembatan tersebut menjadi solusi penting bagi akses

pendidikan, mengingat puluhan pelajar hingga kini masih harus menyeberangi sungai menggunakan rakit.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, mengatakan

pembangunan jembatan darurat tersebut dikoordinasikan bersama Panglima Kodam XXI/Radin Inten

sebagai bagian dari langkah penanganan cepat di lokasi yang berisiko tinggi.

Menurutnya, keterlibatan TNI diperlukan mengingat kondisi lapangan yang rawan dan

membutuhkan penanganan cepat serta terukur demi keselamatan masyarakat, khususnya anak￾anak sekolah.

“Alhamdulillah, saat ini pembangunan sudah diprioritaskan melalui program Jembatan Merah Putih. Pak

Gubernur langsung yang meminta kepada Pangdam,” ujar Taufiqullah.

Ia menjelaskan, pembangunan jembatan permanen di lokasi tersebut membutuhkan anggaran besar

dan tidak dapat dilakukan secara parsial. Total biaya yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp70 miliar

agar konstruksi jembatan memenuhi standar keselamatan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menghitung kebutuhan anggaran tersebut. Namun,

keterbatasan fiskal daerah membuat proyek pembangunan jembatan tidak dapat ditangani secara

mandiri.

“Anggaran sekitar Rp70 miliar itu dibutuhkan untuk menyambung akses pendidikan bagi kurang lebih 90

pelajar di wilayah tersebut,” tambahnya.

Kondisi ini, lanjut Taufiqullah, menggugah perhatian Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal untuk

mengambil alih koordinasi dan melibatkan pemerintah pusat. Sejak awal menjabat, Pemerintah Provinsi