Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal .
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk
memperketat pengawasan distribusi bahan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah/2026
Masehi. Kebijakan ini diambil untuk menekan potensi lonjakan harga serta menjaga daya beli
masyarakat di tengah peningkatan konsumsi tahunan.
Instruksi tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi
Daerah (TPID) Provinsi Lampung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Selasa
(10/2/2026). Rapat tersebut dihadiri unsur Forkopimda, bupati dan wali kota se-Lampung, serta pimpinan
instansi vertikal terkait.
Gubernur Mirza menegaskan bahwa peningkatan konsumsi masyarakat menjelang Ramadan merupakan
fenomena tahunan yang harus diantisipasi secara matang. Tanpa pengelolaan pasokan dan distribusi
yang baik, lonjakan permintaan berpotensi memicu inflasi yang berdampak luas bagi masyarakat.
“Kelihatannya cuma naik Rp5.000 atau Rp10.000. Tapi kalau cabai naik Rp10.000 dikali 9,5 juta
penduduk yang makan, itu nilainya puluhan hingga ratusan miliar rupiah yang diambil dari kantong
masyarakat,” ujarnya.
Ia mencontohkan konsumsi daging ayam di Lampung yang mencapai 3–4 juta ekor per bulan.
Menurutnya, kenaikan harga sekecil apa pun akan terakumulasi menjadi beban besar bagi masyarakat dan
dapat mengurangi alokasi belanja untuk kebutuhan penting lainnya, seperti pendidikan.
Sebagai daerah penghasil pangan, Gubernur menegaskan Lampung harus memprioritaskan pasokan lokal
untuk menjaga stabilitas harga. Ia meminta dinas teknis memastikan ketersediaan komoditas utama,
seperti beras, cabai, bawang, daging, dan telur, dalam kondisi aman hingga pasca-Lebaran.
“Prioritasnya adalah komoditas yang ada di Lampung. Strategi kita menjaga pasokan tetap stabil
dengan mengutamakan produksi dalam daerah, baru mendatangkan dari luar jika memang
diperlukan,” tegasnya.
Gubernur juga mengingatkan agar TPID tidak bekerja secara reaktif. Menurutnya, intervensi pasar
tanpa pembenahan tata niaga dan distribusi hanya akan membuat pemerintah terus berada dalam
