Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring, Senin
(19/1/2026).
Pergerakan harga sejumlah komoditas pangan strategis mulai menjadi perhatian pemerintah menjelang Ramadan
2026. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring, Senin
(19/1/2026), pemerintah pusat menegaskan pentingnya pengawasan ketat distribusi dan ketersediaan
pangan di daerah.
Rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir tersebut diikuti oleh Staf
Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Bani Ispriyanto dari Ruang
Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.
Tomsi menyoroti kecenderungan inflasi yang selalu meningkat tajam pada momen Ramadan dan Idulfitri.
Berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, inflasi saat Lebaran 2025 tercatat mencapai 1,6 persen, jauh
melampaui inflasi bulanan normal yang berada di kisaran 0,30 persen.
Menurutnya, lonjakan harga yang tidak wajar harus dicegah sejak dini melalui pengawasan lapangan
yang konsisten. Ia meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Satgas Pangan untuk rutin
memantau kondisi pasar hingga ke tingkat gudang penyimpanan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) turut menguatkan potensi tekanan inflasi tersebut. Deputi Bidang
Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan lima
tahun terakhir, awal Ramadan hampir selalu diikuti kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.
Komoditas pangan seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, dan cabai rawit
disebut sebagai penyumbang utama inflasi pada periode tersebut. Dengan Ramadan 2026 yang
diperkirakan dimulai pada pertengahan bulan, tekanan inflasi berpotensi berlangsung lebih panjang
dan terbagi ke dua bulan.
Selain potensi ke depan, BPS juga mencatat adanya kenaikan harga yang sudah terjadi pada minggu ketiga
Januari 2026. Bawang putih mengalami kenaikan 1,88 persen dibandingkan Desember 2025 dan telah
melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) di lebih dari separuh wilayah Indonesia.
