Pemprov Lampung dan BPKP Sepakati Penguatan Pengawasan Infrastruktur 2026

Pemprov Lampung dan BPKP Sepakati Penguatan Pengawasan Infrastruktur 2026

Pertemuan Kepala Perwakilan BPKP Lampung Agus Setiawan dengan Sekretaris Daerah

Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan di Ruang Kerja Sekdaprov, Kantor

Gubernur Lampung, Bandarlampung, Selasa (13/01/2026).

Pengawasan Infrastruktur Lampung 2026 Diperkuat, Dampak Nyata bagi Masyarakat dan UMKM Ditekankan

FAKTAINVESTIGASI.MY.ID, BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung sepakat memperkuat pengawasan

strategis sektor infrastruktur pada tahun 2026. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan

akuntabilitas proyek pemerintah, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya

desa dan pelaku UMKM.

Kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan Kepala Perwakilan BPKP Lampung Agus Setiawan dengan

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan di Ruang Kerja Sekdaprov, Kantor

Gubernur Lampung, Bandarlampung, Selasa (13/01/2026).

Agus Setiawan menegaskan, fokus pengawasan pada tahun 2026 akan diarahkan pada pembangunan

infrastruktur yang berdampak nyata bagi ekonomi lokal, termasuk akses jalan desa, irigasi pertanian, dan

fasilitas publik yang mendukung aktivitas UMKM.

“Pengawasan bukan sekadar memastikan anggaran digunakan tepat, tetapi juga agar proyek infrastruktur

benar- benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pelaku usaha lokal,” kata Agus.

BPKP juga menyiapkan rekomendasi strategis terkait tata kelola pembangunan infrastruktur dan sektor

pertanian. Rekomendasi ini meliputi penguatan hulu pertanian, akses pasar hasil panen, hingga hilirisasi

pembiayaan untuk UMKM agar proyek pemerintah dapat mendorong ekonomi daerah secara langsung.

Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menyambut positif langkah ini. Ia menekankan bahwa

pengawasan yang efektif akan memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran, efisien, dan

memberikan dampak sosial- ekonomi yang nyata.

“Proyek infrastruktur harus sampai ke masyarakat. Bukan hanya membangun jalan atau fasilitas,

tapi juga menciptakan peluang ekonomi baru, memperkuat UMKM, dan mendukung pertumbuhan

desa,” ujarnya.