Panitia khusus (Pansus) LHP BPK RI DPRD Lampung meminta Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk membuat dokumentasi kertas kerja tentang perhitungan perencanaan alokasi vaksin dan logistik dengan menggunakan data yang akurat dan terupdate.Tujuannya untuk mengetahui berapa banyak stok atau ketersediaan vaksin yang ada di Provinsi Lampung, termasuk vaksin yang akan kedaluwarsa.Hal tersebut terungkap dalam paripurna penyampaian hasil Pansus LHP BPK RI DPRD Lampung di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Rabu 2 Februari 2022.Baca Juga: Partai Demokrat Lampung Semakin Digandrungi, Mantan Wali Kota Hingga Sederet Tokoh Kembali Bergabung
“Data yang akurat misalnya ketersediaan vaksin, data penerimaan logistik per kabupaten/kota, jumlah sasaran wilayah per kabupaten/kota,” ujarnya.
“Data transaksi atau distribusi vaksin per kabupaten/kota, kebutuhan vaksin terbaru dosis 1 dan 2, vaksin kedaluarsa dan data jenis vaksin apa saja yang digunakan (berdasarkan kategori sasaran tertentu),” sambung Budhi Condrowati.
Baca Juga: Varian Omicron Meningkat, Puan Maharani Minta Evaluasi PTM Akomodasi Seluruh Kepentingan Siswa
Budhi Condrowati juga menyampaikan rekomendasi LHP BPK RI, bahwa Dinkes juga harus melakukan perencanaan dan monitoring pencatatan dokumentasi.
Tarman. Faktainvestigasi.my.id
